Polres Malang dapat Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Menpan RB

Malang - Wilayah Bebas Korupsi (WBK) disematkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara RI kepada Polres Malang. Prestasi gemilang diterima langsung Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung dari Menpan RB di Jakarta.

WBK bukan semata hal mudah diterima Polres Malang. Akan tetapi, sebagai buah karya Polres Malang melalui 77 program unggul diterapkan oleh seorang Yade Setiawan Ujung. Sasarannya adalah mewujudkan situasi aman dan kondusif, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Khusus, terkait peningkatan pelayanan serta transparansi birokrasi. Beberapa terobosan telah dilakukan, diantaranya program layanan Malang e-policing.

"Point utama yang dinilai untuk mendapatkan predikat WBK adalah hilangnya (tidak adanya) pungli pada spot-spot pelayanan publik. Seperti pelayanan SIM, pelayanan penerimaan laporan pengaduan di SPKT, pelayanan perijinan SKCK, dan lainnya," ungkap Ujung, Senin (10/12/2018).

Ditegaskan, tak kalah penting juga adalah pembenahan pelayanan publik yang mana harus sesuai dengan standar dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

"Kita Polres Malang berupaya sepenuh hati untuk berikan pelayanan prima kepada masyarakat yang tentunya bebas dari korupsi, dan pungli," tegas peraih bintang Wiyata Cendekia ini.

Proses menuju WBK, telah digagas Polres Malang sejak kepemimpinan Yade Setiawan Ujung. Seperti penerbitan surat perintah personel penanggung jawab pembangunan zona integritas, penandatanganan pakta integritas oleh Kapolres dan seluruh pejabat Polres Malang, sosialisasi pembangunan zona integritas baik internal maupun eksternal (kepada masyarakat), pembuatan dokumen perencanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Berikutnya, pembuatan buku panduan pembangunan sebagai acuan dasar seluruh satker polres malang melakukan kegiatan-kegiatan, melengkapi dan pembenahan komponen pengungkit (6 komponen) dan komponen hasil (2 komponen) pembangunan demi menuju wilayah bebas korupsi.

"Semua proses sejak awal khususnya terkait enam komponen pengungkit dan dua komponen hasil tersebut dinilai dalam bentuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan dinilai secara berjenjang apakah pantas dan lolos memenuhi standar," ujar Yade.

"Kalau memenuhi standar yang ditetapkan baru satuan kerja organisasi tersebut layak mendapat predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)," tambah Yade.

Sebelumnya, penilaian dilakukan secara berjenjang mulai dari tim penilai internal Polda Jatim, Mabes Polri, tingkat nasional dari Kemenpan RB, yang menunjuk pihak ketiga yg independen (tahun ini BPS). Sampai akhirnya Polres Malang masuk sebagai wilayah bebas korupsi.

Reformasi birokrasi merupakan langkah utama pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasarannya, adalah mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efesien, serta berorentasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dan instansi pemerintah diwajibkan membuat zona intergritas guna mempercepat pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia. (fat/bdh/detik.com)